Mekanisme Pencairan SP2D

 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 5, Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk dan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaanya kepada kuasa BUD (PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 8 dan Pasal 9). KPKD (Kuasa BUD) sebagai unit kerja BPKAD pada Kota Administrasi mempunyai tugas (Pergub 254 Tahun 2014 Tentang SOTK BPKAD dan Pergub 142 Tahun 2013 Pasal 7) antara lain :

  1. menerbitkan SP2D;
  2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  4. menyimpan uang daerah;
  5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

KPKD Jakarta Timur merupakan perpanjangan tangan dari BPKAD selaku BUD sehingga pelayanan penyerapan anggaran SKPD/UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur dapat berjalan secara efisien dan efektif serta terlayani dengan cepat.

Penetapan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2016 diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan penjabarannya diatur dalam Pergub nomor 11 Tahun 2016. Jumlah anggaran SKPD/UKPD tingkat Kota Adm. Jakarta Timur sebesar Rp. 5.838.033.936.678,00 (lima triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Realisasi anggaran posisi sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 1.605.355.645.037,00 (Satu triliun enam ratus lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau 27.50% (dua puluh tujuh koma lima puluh persen) dari total anggaran.

Dari 156 SKPD/UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur yang realisasi penyerapan anggarannya sudah mencapai 50% antara lain :

  1. Kota Adm. Jakarta Timur, pagu anggaran sebesar Rp. 426.855.916.312.00 Realisasi Rp. 227.629.889.567,00 (53.33%)
  2. Kelurahan Cibubur,  pagu anggaran sebesar Rp. 9.136.096.343.00 Realisasi Rp. 4.805.345.582,00 (52.60%)
  3. Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian, pagu anggaran sebesar Rp. 16.539.366.879.00 Realisasi Rp. 9.670.301.592,- (58.47%)

Khusus untuk penyerapan anggaran belanja modal SKPD/UKPD tingkat Kota Adm. Jakarta Timur dari 156 SKPD/UKPD yang memiliki anggaran belanja modal ada sebanyak 131 SKPD/UKPD dan telah mencapai 1.97% atau Rp. 21.680.930.284,00 dari total anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.102.234.581.861,00.

Realisasi belanja modal paling besar adalah Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil – JAKTIM sebesar 99,89% atau Rp. 65.791.000,00 dari total anggaran belanja modal sebesar Rp. 65.719.500,00.


Mekanisme Pencairan (Permendagri 13 Tahun 2006):

Berdasarkan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA/KPA anggaran melalui PPK-SKPD (Pasal 198). Pengajuan SPP dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM (Pasal 211). Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP (Pasal 212). SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada KPKD (kuasa BUD) untuk penerbitan SP2D (Pasal 213).

Kuasa BUD (KPKD) meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

  1. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
  2. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
  3. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
  4. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Pasal 216).
Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM (Pasal 217).
SP2D yang sudah diterbitkan oleh KPKD selaku kuasa BUD kemudian di validasi dan diserahkan ke bank DKI untuk dicairkan ke rekening SKPD/UKPD atau ke rekening pihak ketiga (Pasal 218).
Mekanisme pencairan SP2D ini juga diatur dalam Pergub 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan.


Home