Berita

Kota Administrasi Jakarta Timur


img


Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur
146

Sebanyak 54 PKL Pelanggar Perda Tibum, Jalani Sidang Tipiring Di PN Jaktim S


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Timur kembali menggelar Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), terhadap para pelanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), sebanyak 54 orang dari 62 orang pelanggar Perda Tibum,  menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jumat (27/10).

Sidang tindak pidana ringan (Tipiring) ini sendiri dipimpin oleh  Dwi Dayanto, SH, MH selaku Hakim Ketua dan Puji Sumartono, SH selaku Penitera Pengganti.

Adapun denda yang harus dibayar para pelanggar Perda Provinsi DKI Jakarta  Nomor 8 Tahun 2007, diantaranya Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan denda minimal Rp. 200.000 dan denda maksimal Rp. 500.000 ditambah biaya administrasi perkara Rp. 5.000.

Menurut Kepala Seksi PPNS dan Penindakan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur Achmad Ruslan, mengatakan, dari 62 orang para pelanggar Perda Tibum yang terjaring operasi, hanya 54 orang yang hadir menjalani sidang Tipiring dan 8 orang tidak hadir. Mereka terdiri dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjulan di atas fasos fasum seperti ditrotoar jalan. 

Achmad Ruslan, mengatakan, tipiring ini merupakan edukasi kepada masyarakat, bahwa fasos dan fasum tidak boleh ditempatin oleh PKL untuk berjualan, “ Harapan kami mereka tidak lagi menempati fasos dan fasum seperti trotoar, yang saat ini sedang dalam penataan oleh pemkot Jakarta Timur”. Ujarnya.

Menurutnya, kedepan para PKL akan diberikan edukasi dan pemahaman agar tidak menempati fasos dan fasum baik itu taman dan trotoar untuk berjualan, dan diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggar ketertiban umum.

Sementara itu,  Tahan Sihombing, tukang tambal ban pelanggar Bulan Tertib Trotoar (BTT), mengatakan, sebenarnya sangat keberatan dengan denda yang harus dibayar sebesar 200 ribu karena nilai barang untuk usaha yang saat ini disita pihak Satpol PP tidak sampai sebesar itu.

“ Saya sangat keberatan dengan denda 200 ribu tersebut tetapi, jika saya tidak membayar denda saya mendapatkan kurungan selama 10 hari, jadi mau tidak mau saya terpaksa bayar walau sebenarnya saya keberatan ” ujarnya

Bagikan
Cetak

Berita Terkait