Berita

Kota Administrasi Jakarta Timur


img


Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur
154

Jelang Ramadhan, Wali Kota Pimpin Rapat Koordinasi Wilayah


Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memberikan pengarahan saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bulan Mei Tahun 2018, di Ruang Pola Blok A Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (16/5).  Pada kegiatan Rakorwil ini, selain dihadiri para Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemkot Jakarta Timur, ikut diundang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Teuku Rahman, SH, MH, Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Sonny Mahar Budi A, pihak Kodim 0505/JT, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Ir. HM. Najib Taufiq,MM dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur M. Unnu Ibnudin.

Menurutnya, diundangnya beberapa pihak tersebut guna membahas  beberapa hal seperti program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PPTSL) dari BPN dimana para Lurah dan Camat untuk membantu mempersiapkan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar mengerti program tersebut. Kedua dari pihak kepolisian untuk membahas masalah Kamtibmas, dimana tiga pilar harus berjalan seperti biasa dengan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga situasi diwilayahnya masing-masing agar tetap kondusif selama bulan suci Ramadhan dan ketiga terkait pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) agar setiap instansi mengajukan surat permohonan untuk konsultasi hukum dalam pengelolaan anggaran.

Terkait program yang akan dijalankan Pemkot Jakarta Timur selama bulan suci Ramadhan, Wali Kota meminta jajarannya untuk menggelar buka puasa dan sholat tarawih keliling bersama warga sesuai dengan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga akan dilakukan pengamanan wilayah bersama tiga pilar setiap malam Minggu guna mencegah tawuran warga selama bulan suci Ramadhan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta timur Teuku Rahman, SH, MH, mengatakan, terkait pelaksanaan TP4D pihaknya meminta seluruh instansi mengajukan permohonan bantuan hukum ke TP4D sebagai pengawalan pengelolaan anggaran sehingga dapat menghindari masalah dan korupsi dikemudian hari.

"Justru yang merasa aneh jika ada instansi tidak mau mengajukan ke TP4D untuk didampingi agar diberikan masukan bantuan hukum dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi masalah dan terhindar dari korupsi, ini justru saya bertanya-tanya jika ada instansi yang tidak mau dibantu agar terhindar dari masalah di kemudian hari," ujarnya.

Dirinya berharap, semua instansi mengajukan permohonan kepada TP4D untuk pengawalan dalam pengelolaan anggaran, karena prosedur, SOP dan peraturan harus tetap dijalankan dengan sebaik baiknya untuk itu diperlukan kerjasama yang baik.

“Nomor satu yang perlu diperhatikan dengan baik dalam pengelolaan anggaran adalah pembuatan administrasi yang baik, mengikuti SOP yang sudah ada, dan menjalankan peraturan dengan baik, saya yakin jika suatu saat dipanggil penyidik tidak akan ada masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Bagikan
Cetak

Berita Terkait

Web Statistik




Jumlah Pengunjung Website