Berita

Kota Administrasi Jakarta Timur


img

KIP


Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur
223

Wakil Wali Kota Ingatkan Seluruh UKPD Dan SKPD Jaga Netralitas ASN


Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Uus Kuswanto meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Administrasi Jakarta Timur agar tetap menjaga netralitas dan kebersamaan jiwa korps dalam menyikapi politik 2019. Ia juga meminta ASN netral dari berbagai kegiatan yang mengarah keberpihakan maupun indikasi ketidaknetralan dalam menjalankan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) masing-masing.

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Uus Kuswanto membahas netralitas  kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kepegawaian lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Walikota, Kamis (21/3/2019).

Rakernis tersebut diikuti oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta Chaidir, Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Jakarta Timur Setyowidi Purnamasari. Hadir selaku narasumber, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni dan Muhlis Irfan.

Dalam Rakernis Kepegawaian diingatakan agar para ASN tetap menjaga netralitas dan kebersamaan jiwa korps dalam menyikapi politik 2019. Ia juga meminta ASN netral dari berbagai kegiatan yang mengarah keberpihakan maupun indikasi ketidaknetralan dalam menjalankan tugas masing-masing.

Rakernis Kepegawaian dilingkungan Kota Jakarta Timur sendiri dalam rangka mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berdasarkan Pasal 2 huruf (f).

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Artinya, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Ini salah satu bentuk upaya mengantisipasi para ASN agar terhindar dari jeratan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat,” kata Uus.

Uus menegaskan, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyakan bahwa ASN diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota atau pengurus paratai politik. Selain itu juga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

“Saya imbau, juga atas pesan Pak Wali agar UKPD/SKPD Kota Jakarta Timur terus mengedepankan integritas, proffesioanalisme dalam setiap berbagai kegiatan hingga pelayanan publik,” ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta Chaidir ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Selain itu juga ASN diharapkan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu dalam arahanya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo menyebutkan satu di antara tugas KASN ialah menjaga netralitas para ASN dalam Pemilu 2019 mendatang. Mereka tidak boleh terlibat aktif dalam politik praktis dengan menyatakan dukungan kepada Calon legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres) di depan publik.

“Bila ada ASN yang melanggar hal tersebut maka pihaknya tak akan segan memberinya sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Waluyo.

Bagikan
Cetak

Berita Terkait

Web Statistik




Jumlah Pengunjung Website