Berita

Kota Administrasi Jakarta Timur



Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur
147

Wali Kota Buka Sosialisasi Rembug RW Tahun Anggaran 2020


Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar membuka Sosialisasi Rembug RW untuk tahun anggaran 2020 Kota Administrasi Jakarta Timur, di ruang Serba Guna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (18/12).

Kegiatan yang merupakan langkah awal dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rumusan Perencanaan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, ini dihadiri 707 Ketua RW  se-Jakarta Timur.

Rembug RW memasuki tahun keempat menggunakan penerapan sistem e-musrenbang, warga dapat langsung mengusulkan kebutuhan di wilayahnya secara online melalui alamat email www.musrenbang.jakarta.go.id. “ Usulan warga secara berjenjang akan dibahas sampai dengan tingkat Musrenbang Kota,” ujar Wali Kota.

Dikatakan, Wali Kota pada tanggal 3-8 Desember lalu sudah dilaksanakan pelatihan pendamping rembug RW, para pendamping dilatih dan diberi wawasan sehingga diharapkan dapat membantu mendampingi para ketua RW dalam melaksanakan forum RT dan Rembug RW serta mengawal warga sampai ketingkat Kelurahan.

“Pelatihan pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas usulan dari masing-masing RW dan terlaksana secara partisipatif sehingga usulan yang muncul diharapkan benar-benar merupakan aspirasi warga bukan hanya keinginan kelompok tertentu saja dalam masyarakat,"kata Wali Kota.

Wali Kota menambahkan banyak kasus Rembug RW yang dilaksanakan hanya sekedar melaksanakan kewajiban administratif sehingga yang terjadi usulan yang sampai ke Musrenbang bukanlah usulan yang benar-benar terjadi (aspirasi masyarakat) sehingga sangat susah berkompetisi pada tahap kota dan tahapan renja UKPD.

“Agar yang diusulkan nanti benar-benar adalah kebutuhan dan bukannya sekedar keinginan Ketua RW,  hal yang diajukan harus hasil survei serta pastikan usulan memang masalah prioritas. Untuk tahun ini saya harapkan usulan pemberdayaan masyarakat  dan Majelis Taklim harus ada serta juga melibatkan para Ulama, Kyai dan Habaib,” urai Wali Kota.

Menurut, Wali Kota, dalam pengambil usulan harus diperhatikan,  aset dan lokasi usulan adalah milik pemerintah, teliti dalam menginput volume usulan dan satuan dan usulan tidak perlu banyak namun benar-benar prioritas dan esensial.

 

Bagikan
Cetak

Berita Terkait

Web Statistik




Jumlah Pengunjung Website