Berita

Kota Administrasi Jakarta Timur



KIP


Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur
336

Walikota Minta Pengelola Dan Pengembang Apartemen Di Jaktim Taat Pajak


Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bagi pengembang dan pengelola apartemen se Jakarta Timur di Ruang Pola Lantai 2 Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (6/11/2019).

Sosialisasi tersebut diinisiasi Suku Badan Pajak dan Retribusi Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut dibuka langsung oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar.

Diikuti sebanyak 100 pengembang memberikan pelayanan dan pemahaman wajib pajak terkait peraturan pajak terbaru.

Dalam sambutanya, Walikota mengatakan bahwa sosialisasi Pergub DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019 tentang BPHTB PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) ini mengantisipasi penghindaran pajak BPHTB (Lost Potention), dari banyaknya PPJB yang dilakukan para pemilik unit di aparetemen.

Menurutnya, PPJB merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan pengelola aparetemen se Jakarta Timur Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penyetoran BPHTB Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Sosialisasi ini dilaukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

untuk melakukan jual beli tempat tinggal. Adapun jual beli dilakukan sebelum pembangunan atau proses pembangunan rumah tinggal yang dinyatakan dalam akta notaris.

“Penyetoran BPHTB atas PPJB dapat menjadi kredit pajak daerah, sehingga menjadi perhitungan BPHTB yang telah dibayar atau dipungut di muka, dengan jumlah pajak yang terhutang pada saat terjadinya hak atas tanah dan bangunan,” kata Walikota.

Ia menjelaskan, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri memiliki target BPHTB sebesar Rp 1,007 triliyun dari penetapan target tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 9,5 triliyun. Hingga saat ini telah tercapai sebesar Rp 412 miilyar atau 41 persen dari target 2019.

“Kami mengimbau agar wajib pajak untuk aktif mengikuti kebijakan pajak daerah, sehingga memahami aturan dan sanksinya. Nah, saat ini adanya program kebijakan keringanan pajak daerah yang telah dilakukan pada tahun 2019, dan selanjutnya di tahun 2020 akan dilakukan penagihan pajak dan penegakan hukum yang lebih masif dan berskala besar,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pilar Hendrani mengharapkan, kegiatan sosialisasi pajak daerah ini dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha apartemen dan wajib pajak. Khususnys, kepada pelaku usaha yang selama ini belum cukup mengetahui dan memahami mengenai adanya penyetoran BPHTB atas PPJB.

“Melalui Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019 inilah sebagai payung hukum yang menjadi jembatan untuk kita menarik setoran kepada pengembang dan pengelola aparetemen dari masyarakat,” tandas Pilar.

Bagikan
Cetak
Copyright © 2019 Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur. All rights reserved.
Theme Options
PREDEFINED SKINS