Berita

Kota Administrasi Jakarta Timur



KIP


Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur
851

Walikota Jaktim Buka Sidang Yustisi Pelanggar Perda Tentang Bangunan Gedung


Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar Membuka kegiatan pelaksanaan yustisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Ruang Serbaguna Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur , Kamis (14/11/2019).

Anwar mengatakan, sesuai arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pegawai pemerintah harus bekerja dengan inovasi mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

"Ketika mereka dipanggil yustisi sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2010 ke pengadilan mereka sudah stress duluan. Untuk itu saya koordinasi melalui Kasudis Citata dan bagian hukum kita undang dan rapatkan dengan jaksa dan hakim agar pelaksanaan yustisi dilakukan di Kantor Walikota Jakarta Timur agar mereka yang datang merasa tenang," ujar Walikota.

Menurutnya, pelaksanaan sidang yustisi pelanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 di Kantor Walikota Jakarta Timur, Pemkot Jakarta Timur merupakan yang pertama berinovasi seperti ini di Pemrov DKI Jakarta.

“Tentunya harapan saya sidang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terutama masyarakat, kita melayanai mereka sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010," tambahnya. Ia menjelaskan, warga yang mengikuti sidang yustisi bangunan gedung ini merupakan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan lainnya, karena mereka semua memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Saya berharap jangan lagi ada pelanggara, jangan beri lagi peluang kepada oknum di lapangan sebaiknya urus izin yang jelas. Harapan saya kedepan masyarakat harus taat dengan aturan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 urus IMB dengan sebaiknya dan jangan memberi peluang kepada oknum di lapangan,” tegasnya.

Sementara Itu, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Widodo S., berharap dengan adanya yustisi ini para pelanggar bisa menceritakan kepada teman atau tetangganya bahwa di jakarta ini tidak begitu saja membangun karena ada aturan mainnya yaitu perda Nomor 7 tahun 2010.

Ia menjelaskan, bahwa denda yang dikenakan kepada pelanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 bervariasi sesuai dengan pelanggarannya dan tetap sesusai dengan kemampuannya untuk membayar denda.

"Kisaran denda yang kita kenakan kisaran mulai Rp 1 juta - Rp 5 juta dengan biaya administrasi persidangan Rp 5.000," ujar Widodo.

Menurutnya, untuk pembongkaran di lapangan tidak semua di bongkar. Namun hanya beberapa saja yang dibongkar dengan harapan pelanggar yang lain ketika melihat merasa takut dan kembali mengurus izin dengan benar.

“Misalnya jika ada 10 titik bangunan yang di bongkar hanya satu saja, dengan harapan yang melihat ketakukan dan kita bukan tembang pilih tapi strategi kita saja dalam menyadarkan warga yang melakukan pelanggaran,” ujar Widodo.

Bagikan
Cetak
Copyright © 2019 Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur. All rights reserved.
Theme Options
PREDEFINED SKINS