Rakorwil 2025, ‘Jakarta Timur Menyala’ Tingkatkan Pelayanan Publik

Jakarta Timur, (23/1/2025) -  Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) perdana tahun 2025 di Ruang Pola Lantai 2 Blok A, Kantor Walikota, Kamis (23/1/2025). 

Rakorwil bulan Januari 2025 yang dipimpin langsung Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, dirangkai dengan pemberian piagam dan plakat penghargaan dalam rangka pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur disertai dengan Piagam Dalam Rangka Penyerapan Anggaran Tertinggi Tahun 2024.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan sharing session dengan Ibu Hj. Happy Djarot, Anggota DPD RI Komisi II, dan Sosialiasasi Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Lalu ada juga Sosialisasi Layanan Sidang Isbat Nikah Terpadu, Sosialisasi Hukum Terpadu dan Implementasi Pemenuhan serta Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.

"Alhamdulillah, rangkaian gelaran Rakorwil 2025 Kota Jakarta Timur berjalan baik dan banyak pembahasan yang tadinya kita bahas bersama guna Jakarta Timur untuk lebih baik lagi," kata Kusmanto. 

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menjalani tugas dengan baik sepanjang 2024. Jakarta Timur dipastikan kondusif dan baik serta nyaman.

"Rakorwil ini bagaikan refleksi bersama, mari bersama kita tetap semangat dan jadikan 2025 menjadi ‘Jakarta Timur Menyala’ dalam meningkatkan pelayanan publik," imbuhnya.

Sementara itu, Happy Djarot, Anggota DPD RI Komisi II menjelaskan, kedatanganya ke Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur bukan hal yang baru baginya, namun pentingnya merangkum aspirasi masyarakat untuk warga Jakarta lebih baik lagi.

"Kita mendengar sehingga harapan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta dapat kita jadikan tugas yang harus diwujudkan," ungkapnya. 

Seperti diketahui, Rakorwil 2025 diikuti para Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan berbagai bahasan persoalan dari bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang ekonomi dan pembangunan. (AJ)