Pemkot Jakarta Timur berencana mengajak Dewan Kota (Dekot) untuk mengawal pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Pasalnya, Dekot sebagai lembaga independen sekaligus mitra dari pemerintah, dinilai mampu memberikan konstribusi berupa saran dan ide kepada SKPD/UKPD.
"Tahun ini peranan Dekot akan kita maksimalkan dengan mengajak mereka untuk mengawal kegiatan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan," kata Asisten Pemerintahan Jakarta Timur Andriansyah, di kantornya, Kamis (26/2).
Menurutnya, Dekot dianggap lebih mengenal persoalan-persoalan di wilayah, sehingga dapat menjadi acuan bagi SKPD/UKPD dalam menyusun program. Untuk itu Dekot akan selalu dilibatkan dalam kegiatan rapat pimpinan (Rapim) dan musyawarah kota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Pemkot Jakarta Timur.
Ditambahkannya, sesuai dengan turunan Undang-Undang Otonomi pada Perda 6 Tahun 2011 dan Pergub 70 Tahun 2006 tentang tugas dan fungsi (Tupoksi) Dewan Kota adalah mitra dari pemerintah.
"Berdasarkan aturan tersebut Dekot adalah mitra pemda yang melakukan fungsi koordinasi antara usulan warga dan pemerintah. Jadi Dekot tidak memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran (budgeting),” katanya.
Sementara itu Ketua Dekot Jakarta Timur Syarifudin mengatakan, pihaknya mengaku siap untuk kerjasama dengan SKPD/UKPD dalam mensukseskan program pemerintah baik saat ini maupun nanti. Bahkan dirinya menyambut baik atas dukungan yang diberikan oleh Pemkot Jakarta Timur untuk bersama mengawal dan menjalankan program-program Pemprov DKI Jakarta.
"Peran Dekot sangat penting baik saat ini maupun nanti, karena dekot mengerti apa yang menjadi kebutuhan warga ditingkat bawah. Karena itu kami mengapresiasi kepada Pemkot Jakarta Timur yang rencananya akan melibatkan kami dalam setiap kegiatan SKPD/UKPD ," kata Syarifudin.
Selain itu, pihaknya meminta pada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) yang menjadi wadah dari Dekot untuk ikut mendukung program-program yang sudah dibuat. "Untuk menyerap aspirasi masyarakat ditingkat bawah sehingga menjadi program pemerintah kami perlu dukungan dari Biro Tapem yang ditunjuk sebagai wadah kami,” tukasnya. (Rodin Daulat/Kominfomas JT)
