Fungsi Kota Administrasi

Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

• 1
  Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi.
• 2
  Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi.
• 3
  Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya.
• 4
  Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya.
• 5
  Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
• 6
  Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
• 7
  Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
• 8
  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan.
• 9
  Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi.
• 10
  Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi.
• 11
  Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
• 12
  Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi.
• 13
  Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi.
• 14
  Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota.
• 15
  Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi.
• 16
  Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi.
• 17
  Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi.
• 18
  Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD.
• 19
  Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.
• 20
  Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.