Jakarta Timur, (7/12/2023) – Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, membuka sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Administrasi Jakarta Timur, di Ruang Pola Lantai 2 Gedung Blok A, Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023). Sebanyak 100 peserta perwakilan dari kelurahan dan kecamatan serta Suku Dinas terkait se-Jakarta Timur hadir dalam kegiatan itu.
“Dari kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Jakarta Timur, saya kira kegiatan ini sangat penting sekali, karena kita akan berbicara data. Jika datanya tidak valid, kita tidak bisa intervensi. Datanya kita samakan dari Sudin yang lain seperti Sudin Sosial, Sudin PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) dan yang lain kita samakan datanya, karena terkait penanggulangan kesmikinan adalah tugas kita bersama bukan tugas dari satu Sudin saja,” kata Walikota.
Dengan data yang valid, akan memudahkan melakukan penataan lingkungan dan membangkitkan ekonomi warga. Walikota mencontohkan bantuan bisa berupa pelatihan kerja.
“Bukan hanya membantu saja tetapi dengan cara menggelar pelatihan kerja, dan membantu memasukkan mereka dalam Jakpreuner agar perekonomian keluarga mereka menjadi lebih baik, dan masyarakat mempunyai kemandirian dalam meningkatkan perekonomian mereka,” ujar Walikota yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Novia Silmiati, dan Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur Hary Sutanto, Walikota menamba
Terkait data di lapangan, Walikota meminta, para lurah, RW dan RT mengecek validasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran data yang ada. Tak hanya alamat tinggal tapi juga kebenaran ekonominya.
“Kalau datanya saja tidak jelas, kemiskinan di Jakarta Timur menambah terus dan pasti akan berbeda-beda. Bantuan serta pelatihan kerjanya tidak tepat sasaran sehingga kemiskinan di Jakarta Timur tidak mengalami kemajuan. Jadi hal ini perlu dibantu seluruh pihak, baik kelurahan, kecamatan, dan Sudin terkait,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPAPP DKI Jakarta, Novia Silmiati. Ia menjelaskan penting akurasi dan kebenaran data agar pemberian bantuan tetap sasaran.
Dinas PPAPP sendiri memiliki pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) dan data terkait kemiskinan. Namun begitu, Novia menjelaskan data harus disinkronisasi dengan data Suku Dinas lain, seperti Sudin Sosial, Sudin Kesehatan, Sudin KPKP, Sudin Pendidikan, Sudin UMKM dan yang lainnya.
“Data dari mereka juga akan ada kontribusinya untuk memberikan bantuan seperti subsidi pangan murah, KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan sebagainya. Jadi Dinas PPAPP DKI Jakarta membantu memvalidasi data yang benar, akurat di lapangan, bersama kader dasawisma yang ikut validasi data di lapangan bersama RT, RW, dan kelurahan, sehingga data tersebut tidak salah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur, Hary Sutanto, menjelaskan terkait data kemiskinan di Jakarta Timur dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum rilis.
“Kami saat ini sedang padankan atau sinkronisasi data yang diinput masing-masing SKPD, karena penanggulangan kemiskinan bukan hanya Sudin PPAPP saja tetapi ada lintas sektoral, seperti Sudin Kesehatan, Sudin Pendidikan, Sudin Sosial, Sudin KPKP, semua akan kami padankan sehingga data tersebut bisa kita publish yang akurat, tepat dan benar. Jadi data harus sesuai dengan nama dan alamatnya, dan apakah benar data tersebut kita akan cek kembali di lapangan, bersama pihak kelurahan dan kecamatan serta kader Dasawisma,” ucapnya. (JS)
