Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja keras menekan angka tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Maka untuk itu dirinya memilih Dien Emmawati yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala BPMPKB.
"Kami juga cukup kaget dengan BPMPKB kenapa melempem. Makanya saya tempatkan Bu Dien Emmawati. Saya masih ingat, lagu KB itu diulang-ulang di TVRI untuk sosialisasi, sangat gencar. Saya akui program KB Pak Harto saat itu sangat bagus. Namun begitu reformasi, segalanya yang berbau Orde Baru itu ditinggalkan," kata Basuki, saat memberikan sambutan dan arahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan konsolidasi BPMPKB dengan petugas pelaksana dan pengelola program BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, di Graha Auditorium BKKBN Pusat, Jl Permata Hijau No. 1 Halim Perdanakusuma, Senin (16/2).
Basuki mengatakan, Pemprov DKI berencana menghapus seluruh kawasan kumuh di Jakarta. Caranya dengan memindahkan seluruh warganya dari kawasan kumuh itu ke rumah susun. Nantinya di setiap rumah susun akan dilengkapi dengan sarana pendidikan dan kesehatan.
Tingginya angka kelahiran di Provinsi DKI Jakarta diberanarkan Kepala BPMPKB DKI, Dien Emmawati. Menurutnya, berdasarkan data BPMPKB, sejak 2010-2014 telah terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43 persen. Bahkan tingkat kelahiran selama 10 tahun terakhir turut naik dari 2.1 menjadi 2.3.
"Idealnya tingkat kelahiran di DKI hanya 2.0. Sebab jika sulit ditekan, maka akan timbul masalah sosial, seperti kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," kata Dien.
Dien mengungkapkan, pihaknya terus berupaya menekan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Ia menjelaskan, pihaknya membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk menekan tingkat kelahiran hingga ke angka 2.0.
Menurut Dien, program ini akan berhasil apabila didukung kader penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang mau bekerja keras dengan turun ke lapangan. "Untuk melakukan kampanye KB ini kami akan menempatkan petugas ke tempat-tempat keramaian, seperti pasar tradisional, rumah susun, daerah kumuh dan sebagainya," jelas Dien. (Rodin Daulat/Kominfomas JT)
