Kelurahan
TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN
Sumber Regulasi
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH
1)
Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
2) Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
a)
pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b)
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
c)
pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
d)
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
e)
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
f)
pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan
di wilayah Kelurahan;
g)
pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga;
h)
penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan;
i)
pengelolaan kesekretariatan Kelurahan; dan
j)
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3) Selain melaksanakan fungsi pada angka 2), Kelurahan melaksanakan fungsi:
a)
pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
b)
fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan
permukiman masyarakat Kelurahan;
c)
fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di
wilayah Kelurahan;
d)
fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta
Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu
Jakarta Pintar;
e)
fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
f)
fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos
Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
g)
fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
h)
fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
4)
Dalam hal Kelurahan mendapatkan penambahan fungsi selain yang
diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.