Jelang berakhirnya tahun 2015, Sudin Kominfomas Jakarta Timur mengadakan Jumpa Pers Akhir Tahun yang dihadiri Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan wartawan dari media cetak dan elektronik yang tiap harinya bertugas di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan yang mengupas berbagai program kerja dan pencapaiannya selama tahun 2015 ini digelar di Ruang Rapat IV Blok A lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (16/12).
Kasudin Kominfomas Jakarta Timur Nurjanah mengungkapkan, Jumpa Pers Akhir Tahun Walikota Jakarta Timur ini juga mengundang para pejabat di lingkungan Pemkot Jakarta Timur seperti Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan para Camat di wilayah Jakarta Timur. “Para wartawan dari media cetak dan elektronik yang setiap hari melakukan peliputan di wilayah Jakarta Timur juga turut hadir pada kegiatan ini,” kata Nurjanah.
Menurutnya, jumpa pers ini merupakan agenda rutin yang diadakan Sudin Kominfomas Jakarta Timur untuk menjalin silaturahmi antara Walikota dan para pimpinan SKPD/UKPD dengan para wartawan, sekaligus penyampaian informasi terkait berbagai program kerja, kegiatan dan permasalahan yang ada di wilayah Jakarta Timur selama tahun 2015.
“Diharapkan hubungan antara Pemkot Jakarta Timur dan para wartawan dapat terjalin dengan semakin baik, sekaligus informasi-informasi pembangunan juga dapat tersosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Berbagai pertanyaan pun langsung dilontarkan wartawan, saat sesi tanya jawab dibuka oleh walikota Jakarta Timur. Salah satunya terkait penyerapan anggaran Pemkot Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2015 ini. Walikota mengaku optimis dari total anggaran sebesar 2,5 triliun, dapat terserap hingga 80 persen hingga akhir tahun 2015 nanti.
Walaupun hingga Rabu (16/12), pukul 12.15, penyerapan anggaran baru mencapai 49,30 persen atau terinput sekitar Rp 1 triliun, dirinya yakin penyerapan anggaran masih akan terus bertambah. Apalagi masih ada waktu sekitar dua minggu lagi dan pekerjaan fisik sedang dalam proses finishing.
Penyerapan anggaran ini, kata Bambang, terkait erat dengan kinerja para pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait. Karenanya penyerapan anggaran ini juga akan menjadi bahan penilaian bagi gubernur atas kinerja bawahannya.
“Memang benar, penyerapan anggaran ini cermin dari kinerja masing-masing SKPD dan UKPD. Namun untuk sanksinya kita serahkan pada gubernur. Kami hanya melaporkan SKPD/UKPD yang penyerapan anggarannya masih rendah,” ujar Bambang, dihadapan wartawan.
Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota (KPPK) Jakarta Timur, Hartati menambahkan, UKPD terendah penyerapan anggarannya adalah Kecamatan Kramatjati yang baru mencapai 9,4 persen dari total anggaran Rp 5,6 miliar. Sedangkan SKPD terendah adalah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang baru menyerap anggaran sekitar 10,27 persen dari total anggaran Rp 62,186 miliar.
“Namun angka ini bukan angka mati karena masih bergerak terus hingga tanggal 20 atau 28 Desember. Bahkan hari ini pun bisa jadi sudah berubah angka-angkanya,” ujar Hartati.
Hartati optimistis, penyerapan anggaran di wilayahnya bisa mencapai lebih dari 80 persen. Apalagi jelang akhir tahun ini, katanya, pekerjaan fisik sudah dalam tahap penyelesaian. Sehingga secara otomatis tagihan-tagihan pekerjaan mulai dibayarkan. (Jonathan/Kominfomas JT)
