Masalah batas wilayah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat yang sempat menghambat pembangunan waduk Pondok Ranggon 3 akhirnya tuntas. Dalam pembahasan yang dilakukan digelar di Telaga Arwana Cibubur, Jumat (5/2), disepakati lahan seluas lima hektare yang akan dibangun waduk Pondok Ranggon 3, masuk wilayah RT 001/RW 06 kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung.
Hadir pada rapat untuk membahas batas wilayah ini, Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiyono, Kabiro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Bayu Megahantara, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, perwakilan Provinsi Jawa Barat dan pihak Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.
Pertemuan ini sendiri digelar agar pembangunan waduk Pondok Ranggon 3 dapat segera terwujud untuk mentasai banjir di kota Jakarta. Selama ini secara administrasi pertanahan, lahan yang dipermasalahkan tersebut masuk wilayah Jatimurni, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini terbukti dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik warga.
Bambang Sugiyono mengatakan, pertemuan antara DKI Jakarta, Pemprov Jabar, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, dan BKSP Jabodetabekjur sudah final. Pertemuan yang dilakukan di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung ini disepakati bahwa lahan yang dipersoalkan sebelumnya itu, masuk wilayah Jakarta Timur.
"Untuk tindaklanjuti hasil pertemuan ini, Wali Kota Jakarta Timur harus bersurat ke Pemkot Bekasi. Meminta agar SPPT Bekasi dimatikan dan nantinya DKI akan menerbitkan SPPT baru untuk lahan tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Bambang Musyawardana menegaskan akan bersurat ke Pemkot Bekasi pekan depan terkait SPPT. "Minggu depan saya akan bersurat ke Bekasi, mudah-mudahan cepat ada jawaban. Agar pembangunan Waduk Pondok Ranggon 3 ini bisa dipercepat," tegasnya.
Pada kesempatan itu, pihak dari Dispenda Kota Bekasi, Tatang mengatakan, pihaknya akan menindaklajuti keputusan yang telah disepakati bersama tersebut. “Kami akan melakukan administrasi di lokasi, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat yang ada, bahwa wilayah itu sudah masuk ke DKI,” tukasnya. (Bobby/Kominfomas JT)
