Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana harapkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) memiliki keberanian dan tidak takut dalam pengelolaan anggaran. Bila ada keragu-raguan, mereka pun diminta untuk berkonsultasi dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di bawah koordinasi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Menurut Walikota, saat ini sudah ada TP4D yang mendampingi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran. Tim ini juga berperan dalam pengawasan terhadap penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan adanya TP4D diharapkan ada keberanian temen-temen SKPD dan UKPD untuk mengolah anggaran, selama ini kan rasa takut dan was-was terjadi,” kata Walikota usai memimpin Rakorwil di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa (16/2).
Sebelumnya saat Rakorwil, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Narendra Jatna, SH, LLM, memaparkan terkait pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pembentukan TP4D tersebut diharapkan ada sinergitas antara Pemkot Jakarta Timur dengan pihak Kejaksaan.
“Program ini sangat menguntungkan kita, menguntungkan dari sisi pemahaman hukum tentang pelaksanaan anggaran,” tambah Walikota.
Walikota juga meminta agar keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ini, segera dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan oleh para pimpinan unit kerja di lingkungan Pemkot Jakarta Timur. “Semua keputusan yang diputuskan dalam Rakorwil harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan,” pungkasnya. (Ajid/Kominfomas JT)
