Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melantik 649 pejabat Eselon III dan IV, di halaman Balaikota, Senin (18/5). Diantara yang dilantik, tercatat ada enam pejabat Eselon III yang menduduki Kepala Sudin/Kantor di lingkungan Pemkot Jakarta Timur.
Enam Kepala Sudin/Kantor tersebut yaitu, Suryono sebagai Kepala PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur, Yulius Darmawijaya sebagai Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah (KPAD) Kota Administrasi Jakarta Timur, Wahyu Pudjiastuti sebagai Kepala Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur, Ahmad Fauzi sebagai Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Timur, Suharno sebagai Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur dan Marjito sebagai Kepala Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.
Suryono sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan PTSP Provinsi DKI Jakarta. Sementara Yulius Darmawijaya, sebelum dilantik sebagai Kepala KPAD menjabat Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Wahyu Pudjiastuti yang dilantik sebagai Kepala Sudin Kebersihan, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Peran Serta Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Ahmad Fauzi sebelum di Jakarta Timur, menjabat Kepala Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat.
Suharno, Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur yang baru, sebelumnya menjabat Inspektur Bidang Pencegahan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Marjito, sebelum dilantik menjadi Kepala Sudin Sosial menjabat Kepala Panti Bina Laras Harapan Sentosa 3.
Gubernur dalam sambutannya menegaskan, dewasa ini tidak ada lagi zona aman bagi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mereka harus menunjukkan kinerja yang baik agar tetap bisa berada di posisinya. "Tidak ada zona aman di DKI sekarang. Setiap saat bapak dan ibu bisa dicopot jika tidak berkinerja baik," tegas Basuki.
Menurut Basuki, pelantikan ini dilakukan karena belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, masih belum baiknya mental birokrasi sehingga perlu diperbaiki.
"Masih ada birokrat yang menerima suap, malas bekerja, ataupun korupsi dengan alasan gaji tidak cukup. Makanya sekarang kita naikkan gaji PNS di DKI ini," ujarnya.
Dirinya berharap pelantikan ini dapat memberikan perubahan yang besar bagi Jakarta. Sebagai ibu kota harus memberikan contoh yang baik kepada provinsi lainnya, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat.
"Saya harap Jakarta betul-betul menunjukan perubahan yang besar. Warga DKI tidak bisa lagi nunggu-nunggu. Malu kita sebagai negara Indonesia kalau ibu kota saja tidak bisa diurus dengan baik," ujarnya. (Rodin Daulat/Kominfomas JT)
