Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana harapkan tidak ada lagi anak-anak di wilayahnya yang putus sekolah karena alasan tidak mampu. Menurut Walikota, pendidikan anak-anak dari keluarga miskin akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta lewat pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Maka untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, para Camat dan Lurah harus rajin turun ke lapangan. Mereka diharapkan mendata anak-anak yang putus sekolah, berkoordinasi dengan pihak RT/RW dan sekolah di wilayah masing-masing.
“Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II agar menindak lanjuti hasil pendataan siswa putus sekolah yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah yang berkerjasama dengan para Kepala Sekolah dan memberikan layanan dengan komperhensif, artinya bila ada anak yang putus sekolah diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP),” papar Walikota saat membuka acara koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015, di Ruang Serba Guna Gedung A Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (27/8).
Walikota mengatakan, penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. “Baik pemerintah pusat, daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademik, kalangan politik dan tentunya masyarakat sendiri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selain dibidang pendidikan, untuk mempermudah warga mengakses layanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Lewat program ini, warga yang sakit namun tidak mampu berobat ke Puskesmas akan dibantu.
“Disaat warga sakit dengan kondisi tidak mampu berobat ke Puskesmas, maka petugas Puskesmas yang mendatangi warga tersebut,” kata Walikota.
Dirinya pun menghimbau agar para Camat dan Lurah bersama-sama dengan Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan mendata warga yang tidak mempunyai akses untuk berobat atau menjangkau pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya. Pihak Sudin Kesehatan Jakarta Timur pun diharapkan dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Kasudin Kesehatan, Kepala Puskemas Kecamatan dan Kelurahan juga memfasilitasi warga untuk memiliki BPJS dan syarat-syarat kepemilikannya,” ujarnya. (Puji/Kominfomas JT)
