Walikota Jakarta Timur Drs. Bambang Musyawardana, M.Si, mengharapkan, penyerapan anggaran pada tahun ini dapat lebih cepat dibandingkan tahun 2014 lalu. Terlebih pada tahun 2015 ini, mulai terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tingkat kota, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat lebih cepat.
“Jangan sampai seperti pada tahun 2014 yang lalu, dimana banyaknya anggaran yang tidak terserap,” kata Walikota saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (12/1).
Dirinya memberikan apresiasi kepada Kepala ULP Jakarta Timur Sigit Wijatmoko yang berkomitmen membantu Satuan KerjaPerangkat daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), dalam mempercepat penyerapan anggaran. Proses lelang diharapkan sudah dapat dimulai pada bulan Februari 2015.
“Niat kepala ULP Jakarta Timur untuk memulai start dengan cepat untuk membantu SKPD yang ada di Jakarta Timur sangat diapresiasi. Diharapkan bulan Februari sudah dapat mulai berjalan, khususnya yang sedang melakukan pembangunan fisik karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jika sudah dilelang pada bulan Februari jadi jangka waktu yang dibutuhkan sangat panjang dibandingkan baru lelang bulan Juni,” papar Bambang.
Menurutnya, keberadaan ULP di tingkat Kota dan Provinsi adalah keinginan semua pihak, untuk dilakukannya perubahan organisasi sesuai dengan Perda 12 tahun 2014. Dirinya berharap, Rencana Umum Pengadaan (RUP) harus sudah sampai ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) secepatnya.
“ULP harus siap untuk record menerima dan memfasilitasi menyelesaikan pekerjaan dari para SKPD dan UKPD, dan untuk Password ID agar menjadi perhatian dan diharapkan dari Sudin Kominfomas dapat membantu untuk memfasilitasinya,” kata Bambang.
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Administrasi Jakarta Timur, Sigit Wijatmoko, mengatakan, rapat koordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Kota Administrasi Jakarta Timur ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya diadakan oleh pihaknya. ULP sendiri merupakan lembaga baru di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dibentuk Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta.
“Sebelumnya kita mengenal unit pengadaan sebagai bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka sekarang sudah dibentuk Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan harapan dan tujuan tentunya mempercepat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya bermuara kepada kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan,” papar Sigit.
Sementara itu, Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Bless Miyanda, mengatakan, dengan adanya BPPBJ ini pada triwulan pertama ini harus menggunakan sistem jemput bola. Diharapkan, bulan Februari awal atau minggu ketiga dan keempat bulan Januari tahun 2015 ini, sudah mulai proses lelang.
Utamanya yang dilelang, program-program yang sifatnya lanjutan pada tahun 2014 lalu yang mungkin belum selesai. Contohnya, pembangunan Kantor Lurah dan Camat yang belum selesai, sehingga lelang bisa dilakukan walaupun belum ada penetapan APBD.
Menurutnya, di Jakarta Timur sudah terbentuk ULP dimana sudah ada Kepala dan Sekretariatnya serta enam orang staf pendukung dari fungsional. “Saat ini paling tidak, pelayanan pengadaan barang dan jasa sudah dekat berada di lantai VI Gedung Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur,” tukasnya. (Idham/Kominfomas JT)
