Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana ancam copot Lurah dari jabatannya yang kedapatan memotong gaji petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Dirinya pun berharap, tidak ada Lurah atau pegawai di kelurahan yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.
Upah yang diterima petugas PPSU sendiri sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar Rp 2,7 juta per bulannya dan hanya terkena potongan pajak. Walikota pun meminta bila ada petugas PPSU yang dipotong gajinya, agar segera melapor.
"Laporkan langsung kepada saya dan saya pastikan jabatannya tidak akan lama karena akan saya copot, tidak ada yang boleh macam macam jika jabatannya tidak ingin dicopot," kata Walikota, saat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama petugas PPSU, di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Utan kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Minggu (2/8).
Menurut walikota, sejak 1 Juli 2015 lalu, kelurahan-kelurahan di Jakarta Timur telah merekrut petugas PPSU. Jumlah petugas yang direkrut bervariasi, tergantung luas wilayah Kelurahan yang harus ditangani.
“Jumlahnya berbeda-beda, ada yang hanya 20, 50 dan 70 orang, karena tergantung dengan titik lokasj yang ada setiap kelurahan,” ujarnya.
Pata petugas PPSU Kelurahan tersebut akan diberdayakan oleh para Lurah untuk membersihkan lingkungan dan permasalahan lainnya dan ini merupakan amanah dari Gubernur. Untuk itu, Walikota menghimbau agar para petugas PPSU yang telah direkrut bekerja sebaik-baiknya.
“Jangan setengah hati, jika memang tidak serius menjadi pegawai PPSU lebih baik mulai dari sekarang mengundurkan diri dan akan dianti dengan yang lain," ujar Walikota.
Menurutnya, pegawai PPSU akan diberikan perlengkapan bekerja mulai dari alat kebersihan, baju, dan sepatu boot.”Nnanti juga akan diberikan 1 mobil pick up di setiap kelurahan untuk memudahkan pekerjaan pegawai PPSU di lapangan. Untuk pengadaan kendaraan operasional langsung dari Provinsi jadi bukan dari Kelurahan,” paparnya.
Berdasarkan dari pemantauannya, petugas PPSU Kelurahan sudah mulai bekerja untuk membereskan permasalahan seperti sampah, saluran yang mampet dan mengecat kanstin jalan. Walikota mengatakan, perekrutan petugas PPSU bukan karena politik, tetapi merupakan program Pemprov DKI Jakarta untuk mensejahterakan warga Jakarta.
“Ini juga sebagai upaya menekan angka pengangguran di Jakarta. Saya berharap warga yang sudah direkrut agar bekerja semaksimal mungkin, siapa tahu tahun depan UMP di Jakarta bisa naik dua kali lipat. untuk itu tunjukkan niat bekerja, jangan sampai ada yang malas lalu dipecat tentu ini tidak diinginkan oleh kita semua," papar Walikota. (Jonathan/Kominfomas JT)
