Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Jakarta Timur diharapkan dapat memahami masalah pengarusutamaan gender (PUG) atau kesetaraan gender. Hal ini bertujuan agar mereka dapat  merencanakan kegiatan yang responsif gender di SKPD/UKPD masing-masing.

Hal ini pula yang melatarbelakangi, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Administrasi Jakarta Timur mengadakan kegiatan advokasi PUG kepada para PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Timur, Rabu (5/8). Kegiatan yang diadakan di Ruang Serba Guna Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur, tersebut, diikuti 80 peserta, perwakilan dari SKPD/UKPD di lingkungan Pemkot Jakarta Timur.

Menurut Kepala KPMP Kota Administrasi Jakarta Timur, Hendry Novtrizal, peserta yang diundang, terdiri dari unsur Suku Dinas sebanyak 25 orang, Kantor (25 orang), Kecamatan (10 orang), Bagian (10 orang) dan PPLKB Kecamatan (10 orang). Mereka nantinya diharapkan  dapat berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di unit kerja masing-masing.

"Tujuan dari aktivitas ini agar aparat di Pemkot Jakarta Timur dapat merencanakan kegiatan yang responsif gender," ujar Hendry, saat membuka kegiatan.

Notvrizal mengatakan, PUG  harus terpadu dalam fungsi utama manajemen pada setiap instansi, lembaga mapun organisasi yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. "Kami berharap dengan advokasi ini, pengetahuan wawasan pejabat di lingkungan Pemkot Jakarta Timur tentang pengertian kesataraan gender dapat bertambah," ungkapnya.

Hadir sebagai narasumber pada acara ini adalah Luciana Hutagaol dari Widaswara Provinsi DKI Jakarta dan Eva Rosmalia dari Yayasan Kapital. Metode penyampaian materi  dalam bentuk paparan dan tanya jawab. (Jonathan/Kominfomas JT)