Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menerima kunjungan kerja (Kunker) anggota Komisi I dan III DPRD Kota Denpasar, Provinsi Bali, di Ruang Rapat Khusus Kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa (10/5). Kunjungan ini dalam rangka studi banding terkait bidang pemerintahan dan perekonomian.
Walikota menyambut positif kunker dalam rangka studi banding terkait bidang pemerintahan dan perekonomian ini. “Kunjungan kerja kali ini selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk mempererat hubungan kerjasama antar dua wilayahserta mencari informasi bagaimana pola-pola pemerintahan yang ada di Walikota Jakarta Timur,” katanya.
Dihadapan rombongan Komisi I dan III DPRD Kota Denpasar, Walikota memaparkan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penanganan bidang pemerintahan dan perekonomian yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur. “Beliau ingin banyak belajar masalah PTSP, pemerintahan dan ekonomi pembangunan kita juga menyampaikan secara keseluruhan mudah-mudahan bisa bermanfat untuk Kota Denpasar," papar Walikota.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan terkesan atas sambutan juga pemaparan yang disampaikan oleh Walikota bersama jajarannya. Menurutnya, banyak pelajaran yang dapat dipetik pihaknya untuk diterapkan di Kota Denpasar.
“Kami rombongan dari kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Wali untuk bertemu langsung dan memeberikan pemaparan yang jelas untuk kami,” katanya.
Menurut Gede, sengaja mengajak untuk Komisi I yang membidangi pemerintahan dan Komisi III yang membidangi ekonomi pembangunan untuk berkunjung ke Jakarta Timur. Mereka berharap dapat belajar banyak dari Pemkot Jakarta Timur.
“Kami akan melakukan penegakan aturan dan action yang akan kita lakukan seperti yang ada di Jakarta Timur. Ini sangat kita perlukan sekali di kota Denpasar dan ini akan kita adopsi nantinya,” katanya.
Pihaknya banyak bertanya soal tata pemerintahan, pengurusan IMB, izin ketinggian tower dan lain lain. “Intinya kami mendapatkan suatu dasar pondasi dalam pemerintahan kota di Jakarta Timur ini,” pungkasnya. (Ajid/Kominfomas JT)
