Pemkot Jakarta Timur Dorong Warga Untuk Daftar JKN

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan mendorong dan menelusuri warga untuk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Jakarta Timur, (27/6/2023) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur minta optimalkan warga untuk terdaftar di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, para lurah diminta untuk menyisir warganya yang belum terdaftar. 

Permintaan itu terungkap dalam Rapat antara BPJS Kesehatan dengan para lurah se-Jakarta Timur di Ruang Serbaguna Blok C, Kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa (27/6/2023). Rapat dipimpin Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, Achmad Salahudin.

Untuk mengoptimalkan penelusuran itu, Achmad Salahudin menjelaskan, pihak kelurahan sudah bisa menggunakan pilot project, PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi). Sebuah program yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Cipinang Cempedak dan akan diterapkan di semua kelurahan di Jakarta Timur. 

“Diharapkan setiap kelurahan mengoptimalisasi program ini kepada warga, terutama yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi, Pak Lurah jadi tahu programnya seperti apa, keterlibatannya hingga peran sertanya nanti seperti apa,” kata Achmad Salahudin.

Dengan penerapan program secara masif, memudahkan screening atau deteksi kesehatan warga. Di sisi lain, program dapat mendorong warga yang berstatus non JKN untuk mendaftarkan diri atau anggota keluarganya ke Puskesmas di saat sehat. 

“Kita harapkan semua bisa ketahuan. Jangan sampai warga hanya ke Puskesmas atau layanan kesehatan saat sudah sakit parah,” jelas Achmad. 

Deteksi atau penyisiran ini penting dilakukan karena dengan terdaftar sebagai peserta JKN, akan memudahkan pengobatan mereka. Dengan deteksi ini juga bisa diketahui warga yang memang memiliki kemampuan dengan ikut jaringan kesehatan melalui swasta. 

“Deteksi atau penyisiran akan terus dilakukan, mungkin saja mereka warga yang memiliki jaringan kesehatan swasta, atau banyak juga fakta mereka sebelumnya memiliki jaringan kesehatan swasta tapi kemampuan finansialnya kemudian berkurang. Karena itu, mereka perlu diarahkan untuk ikut JKN,” tandasnya. (TM)