Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung proses vaksinasi ulang yang digelar oleh Puskesmas Kecamatan Ciracas di Jalan H. Baping, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Senin (18/7). Hal ini, merupakan tindak lanjut hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait kasus vaksin palsu di beberapa Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes).
Menurut Jokowi, pada hari ini dilakukan imunisasi wajib atau vaksinasi ulang untuk memitigasi dampak pemberian vaksin palsu. “Pagi ini, kami melaksanakan vaksinasi ulang untuk korban-korban vaksin palsu yang telah didata, yang telah ditelusuri baik oleh Bareskrim oleh Puskesmas maupun oleh Kemenkes,” kata Jokowi dilokasi dalam tinjauannya.
Berdasarkan informasi yang terhimpun di Puskesmas Kecamatan Ciracas, ada 26 anak dari 197 anak yang divaksinasi ulang. Mereka merupakan korban pasien Bidan Elly yang terindikasi mendapat vaksin palsu. Sedangkan di Rumah Sakit Harapan Bunda sebanyak 20 anak, dan RSIA Sayang Bunda Bekasi 20 anak.
Jokowi melanjutkan, kegiatan vaksinasi ulang akan diawali dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis anak. Menurutnya, dalam penanganan vaksin palsu, prosesnya masih sangat panjang. Oleh sebab itu, perlu data akurat dan ditelusuri, sehingga para korbannya bisa ditangani hingga tuntas.
"Semua ini dilakukan secara bertahap, tentu tidak mungkin sekaligus. Kita dapat datanya dari Bareskrim dan ke depan bisa bertambah lagi,” ujarnya.
Kasus vaksin palsu, baginya merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi. Baik menyangkut industri farmasi dan sistem pendistribusian obat-obatan, termasuk vaksin. “Tentunya semua ini juga perlu kehati-hatian karena ini menyangkut masa depan anak-anak,” tambahnya.
Sementara itu, Dwi Febriyanti (28 tahun), warga Ciracas dari orang tua korban vaksin palsu jenis Fediasel di RS Harapan Bunda perbulan Desember 2015 - Februari 2016 mengatakan, kegiatan ini adalah suatu usaha keperdulian pemerintah dalam memfasilitasi anak korban vaksin palsu. Dikatakannya dengan adanya vaksinasi ulang ini merupakan upaya pemerintah yang sangat positif.
“Ini upaya pemerintah yang sangat positif. Harapannya pengawasan mengenai vaksin agar lebih ketat lagi. Janganlah kembali adanya vaksin palsu ini kan buat generasi masa depan, dan dengan adanya vaksin palsu ini termasuk kejahatan yang luar biasa. Melihat dengan kejadian ini saya akan melakukan vaksin di puskesmas saja yang saat ini sudah lengkap fasilitasnya juga gratis,” tandasnya. (Ajid/Kominfomas JT)
