Turunkan 346 Petugas, BPS Lakukan Pemutahiran Data 91 Ribu RTS Di Jaktim

Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemutakhiran data rumah tangga miskin di Jakarta Timur. Kegiatan yang melibatkan 346 petugas dari BPS Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut akan dilakukan dari rumah ke rumah (door to door) ke sekitar 91 ribu rumah tangga sasaran (RTS).

Wakil Walikota Jakarta Timur Husein Murad menyambut baik dilakukannya pemutakhiran data RTS tersebut. Kegiatan ini menurutnya agar berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan dapat tepat sasaran.

“Lewat informasi yang diperoleh tersebut, dapat dilakukan eksekusi program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran,” kata Husein, saat  membuka Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015), di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (21/5).

Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan  yang  telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri dari berbagai program, seperti program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (PKH, RASKIN, JAMKESMAS dan BSM), program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat  (PNPM MANDIRI) dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi makro dan mikro (KUR).

“Selain program-program itu ada pula yang bersifat lokal dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin,” kata Husein.

Wakil Walikota mengatakan, dalam upaya mengimplentasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, infomasi mengenai siapa yang miskin, bagaimana karakteristiknya dan dimana mereka berada (nama dan alamatnya) menjadi hal yang sangat penting. Dari informasi yang telah dimutakhirkan tersebut, maka dapat dilakukan eksekusi program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Menurutnya, data kemiskinan berbasis rumah tangga yang disajikan menurut  nama dan alamat atau yang biasa disebut rumah tangga sasaran (RTS), hanya dihasilkan oleh BPS. “Hal itu jelas erat kaitannya dengan tugas dan fungsi BPS sebagai penyedia data bagi kepentingan pemerintah menurut Undang-Undang No. 16/Tahun 1997 Tentang Statistik,” ujarnya.

Pada kegiatan PBDT 2015 akan dimutakhirkan sebanyak lebih kurang 28 juta RTS diseluruh Iindonesia, terdiri dari 25,2 juta RTS hasil PPLS 2011 dan 2,8 juta rumah tangga program sosial hasil musyawarah kelurahan/desa dari seluruh Indonesia yang terlaporkan ke TNP2K. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Timur akan dimutakhirkan lebih kurang sebanyak 91 ribu RTS.

Kegiatan pendataan dilakukan dari rumah ke rumah (door to door) yang akan melibatkan 346 orang petugas. “Saya harapkan para petugas harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya di tingkat kelurahan, sehingga data sementara RTS dapat dihasilkan benar-benar akurat,” pesannya.

Sementara itu kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, Agus Wahyudi mengatakan, PBDT 2015 bertujuan untuk memastikan basis data terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam sistem penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di indonesia. “BDT menampilkan informasi kondisi sosial-ekonomi terkini rumah tangga dan individu yang saat ini dikelola oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) ditingkat pusat dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) diprovinsi/kota diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Untuk kelancaran pendataan, dirinya pun mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran Pemkot Jakarta Timur, Camat dan Lurah. “Pemutakhiran data ini sangat penting karena berkaitan juga dengan program-program yang dilakukan di suatu wilayah,” katanya. (Maman/Rodin Daulat/Kominfomas JT)