Drs. Panangaran Ritonga

Berdasarkan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran Tambahan 31, Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Camat mempunyai tugas: 1.Memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan 2.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum 3.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 4.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 5.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 6.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 7.Membina penyelenggaraan kegiatan kelurahan 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD yang ada di kecamatan 9.Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat kecamatan, dan 10.Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 1.Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya 2.Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya 3.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum 4.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 5.Pengoordinasian upaya penyeenggaraan ketenteraman clan ketertiban umum 6.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 8.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 9.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 10.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11.Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan 12.Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 13Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/aset kecamatan 14.Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, dan 15.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Total Jumlah LMK Kecamatan Cipayung : 56 LMK

DAFTAR PUSKESMAS YANG BERADA DI KECAMATAN CIPAYUNG 

Jumlah Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Cipayung : 

- TK/SPS/PAUD/KB/BKB : 115 

- SLB : 3 

- PKBM : 10 

- Sekolah Dasar : 48 

- Sekolah Menengah Pertama : 28 

- Sekolah Menengah Atas : 12 

- Sekolah Menengah Kejuruan : 21 

- Universitas : 1 

*DAFTAR NAMA SEKOLAH DAPAT DILIHAT MELALUI LINK DIBAWAH INI :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mshjg1dtO2UglLRspICJLCdtLFAkxzqDzXoURkrdBh8/edit?usp=sharing

https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id 

Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Cipayung memberikan pelayanan terkait perizinan dan non perizinan yang bervariasi sesuai dengan Standar Pelayanan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Cipayung. Perizinan dan non perizinan tersebut mencakup bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, Kepemudaan & Olahraga, Perhubungan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Perdagangan dan OSS.

Selama tahun 2023, Unit Pengelola PMPTSP melayani 660 perizinan yang terdiri atas:

Selain melayani perizinan, Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Cipayung juga memberikan pelayanan Non Perizinan kewenangan Kecamatan, yaitu:

https://ptsp.jakarta.go.id/